Banda Aceh, NAD
Terkait Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Aceh tahun 2020 lalu, menurut laporan mengalami peningkatan hingga 50 persen, jika dibanding tahun – tahun sebelumnya. Program yang dicetus Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), pun demikian, lembaga rasuah itu memperingatkan pejabat pemerintah Aceh.
Pembentukan MCP itu sendiri oleh KPK guna mengetahui pemantuan dalam pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan tata kelola 8 bidang/area yang terangkum dalam MCP yang diciptakan KPK tersebut.
Berdasarkan presentasi pada Rapat Koordinasi dan Diseminasi Pedoman MCP 2021 KPK Jumat (12/03/2021) di Auditorium Lantai 1 Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta Selatan, dihadiri Sektetaris Daerah Aceh, dr. Taqwalah, M. Kes., Inspektur Aceh, Ir. Zulkifli, MM., Kepala BPPA dan Inspektur Kabaputen/Kota seperti Aceh Besar, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Singkil, Simeulue, Banda Aceh, Lhokseumawe, serta Kota Langsa.
Direktur Koordinasi Supervisi I KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko mengharapkan, tahun 2021 ini Aceh harus tercapai pencapaian MCP yang lebih baik lagi dan harus meningkat dari tahun lalu.
“Kita harapkan tahun 2021 ini Aceh harus mencapai pencapaian MCP yang lebih baik dalam peningkatannya. Maka, mari sama-sama kita berdoa semoga Aceh dapat mencapai MCP ketargetnya yakni 85 persen,” harap Brgigjen Didik.
Bahkan Didik yakin, bahwa Aceh mampu mencapai nilai target tersebut dengan cara terus melakukan komunikasi serta koordinasi dengan KPK.
“Maka itu, saya mengimbau, kepada Sekda dan Inspektur Aceh, agar mengajak semua pihak yang di daerah untuk mencapai target nilai MCP yang lebih baik. Tentunya, jika ada hambatan silakan berkomunikasi dan koordinasi dengan KPK,” tandasnya.
Seperti diketahui, nilai capaian MCP Aceh pada tahun 2020 senilai 50 persen, tahun 2018 43 persen, sedangkan pada tahun 2019 46 persen. Jika dilihat apa yang dicapai Nusa Tenggara Timur dan Papua hampir sama. (Jalaluddin Zky)
