Beranda Daerah Ternyata Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Aceh Capai Rp 433 M, Kemendagri Harus...

Ternyata Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Aceh Capai Rp 433 M, Kemendagri Harus Mengawasi

12
0
Angkatan Pemuda Peduli Aceh (APPA), Sulthan Alfaraby, CPS., CHG.Sch.

Banda Aceh, NAD

Ternyata biaya perjalanan dinas Pemerintah Aceh sangat fantastis, sehingga muncul berbagai sorotan dari masyarakat tanah Rencong. Pasalnya Provinsi ini dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai provinsi termiskin di Sumatera, tidak malukah para pejabat masih juga menghambur-hamburkan uang rakyatnya.

Apalagi Aceh juga masih dilanda pandemi Covid-19 saat ini. Namun, biaya belanja perjalanan dinas Pemerintah Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 tercatat sebesar Rp 433 miliar atau 2,6 persen dari total APBA 2022.

Hal tersebut terungkap berdasarkan dokumen evaluasi Kemendagri terhadap APBA 2022, belanja perjalanan dinas dalam negeri mencapai Rp 414 miliar atau 2,56 persen dari APBA 2022, dan untuk luar negeri biaya perjalanan dinas tercatat Rp 19,7 miliar. Dalam dokumen tersebut dijelaskan, bahwa belanja dinas biasa mencapai Rp 370 miliar, belanja perjalanan dinas tetap sebanyak Rp 45,4 juta, belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 31,8 miliar, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 11,1 miliar dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebanyak Rp 61 juta.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta Pemerintah Aceh agar anggaran tersebut dirasionalkan, dalam artian harus digunakan sesuai kebutuhan.

Sementara Angkatan Pemuda Peduli Aceh (APPA), melalui Sulthan Alfaraby, CPS., CHG.Sch., berharap kepada Kemendagri untuk mengevaluasi secara berkala efektivitas dan kepatutan penggunan biaya perjalanan dinas tersebut.

“Hari ini kami bersuara di media untuk meminta kepada Kemendagri untuk melakukan pemantauan, evaluasi, kepatutan atau kewajaran penggunaan anggaran Pemerintah Aceh. Karena ditengah kondisi saat ini masyarakat akan menyorot anggaran itu. Jangan sampai digunakan untuk foya-foya,” ujarnya, Kamis (13/1/2022).

Dirinya khawatir, jika nantinya anggaran tersebut akan menjadi bulan-bulanan masyarakat, dikarenakan ada banyak masyarakat Aceh yang perlu dibantu ditengah kondisi perekonomian yang sedang sulit ini.

“Aceh hari ini sedang kena musibah. Baik bencana alam, maupun bencana biologis seperti virus corona yang belum berakhir. Harusnya anggaran yang tidak perlu, semestinya dipotong dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, Aceh masih jadi provinsi miskin, saya minta elitnya jangan foya-foya,” tegasnya

Alfaraby juga akan mengawal Pemerintahan Aceh sepanjang 2022 dengan menurunkan sejumlah tim khusus di lapangan.

“Kita ada tim khusus. Gunanya untuk mengawasi dan melaporkan kondisi di lapangan. Jika ada masalah, kita akan suarakan sampai Pak Jokowi dengar bahwa Aceh hari ini butuh perhatian dan kesejahteraan pemimpin,” tutupnya. (Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here