Beranda Daerah Tim Jorelat Terus Mengawal Terkait Pemanggilan Kades Kalaparea Oleh Kejari Kabupaten Sukabumi

Tim Jorelat Terus Mengawal Terkait Pemanggilan Kades Kalaparea Oleh Kejari Kabupaten Sukabumi

28
0

Sukabumi, bhayangkarautama.com

Setelah sempat diberitakan terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dengan mengatasnamakan Bumdes, akhirnya Kepala Desa (Kades) Kalaparea Heri Kurniawan (Ahok) dipanggil pihak Kejari Kabupaten Sukabumi untuk dimintai keterangan, Jumat (18/11/2022).

Berawal dari pesan WhatsApp awak media yang tergabung dalam tim Jorelat konfirmasi terkait pemanggilan Kades Kalaparea oleh pihak DPMD.

“Sudah kita panggil selesai audensi langsung siangnya, bahkan yang bersangkutan dimintai klarifikasi oleh Kejaksaan, dan di lapangan difasilitasi Forkopimcam khususnya Kapolsek musyawarah dengan unsur masyarakat, kami pantau terus perkembangannya,” kata Gun Gun Gunardi Kadis DPMD.

Lalu, tim Jorelat mendatangi Kejari Kabupaten Sukabumi guna konfirmasi terkait pemanggilan tersebut. Tim Jorelat disambut oleh Kasi Intelijen Tigor Sirait dan Mulkan.
Menurut keterangan Mulkan, Ahok memenuhi panggilan Kejari dengan membawa bukti surat-surat perjanjian yang ditandatangani sejumlah pihak yang berkaitan.

“Ahok berkelit dan membela diri bahwasanya dia tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, melainkan dialokasikan untuk pembangunan aula,” jelasnya.

Lanjut salah satu perjanjian tertulis adanya nota kesepakatan perusahaan dengan pihak desa yang mana ditandatangani oleh beberapa pihak, dalam perjanjian tersebut tertuang adanya konpensasi fee sebesar Rp 350 dan sebagainya.

“Dalam perjanjian itu memang uang diterima oleh Bumdes tetapi Bumdes sendiri vakum dari tahun 2019, perjanjian dengan perusahaan mengatasnamakan Bumdes itu di tahun 2020,” ujarnya.

“Dengan adanya bukti nota mengatasnamakan Bumdes perihal penerimaan kompensasi fee dari perusahaan dan tertera jumlah nominal uang, yang diterima langsung oleh Heri Kurniawan (Kades) sementara Bumdes sendiri tidak ada, ini akan kita telusuri lebih dalam,” tutup Mulkan

Ada hal menarik terkait nominal kompensasi fee dari perusahaan, yang mana ada perbedaan dalam nominal, ditanda terima tercantum sebesar Rp.1000 tetapi dalam berkas Kades sebesar Rp.350. (Heri/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here