Beranda Hukum TPDI Beberkan Dugaan Korupsi Di Lembaga DPRD Kabupaten Ende

TPDI Beberkan Dugaan Korupsi Di Lembaga DPRD Kabupaten Ende

48
0

Jakarta

Ketika borok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende mulai tercium aroma yang kurang sedap, Tim Koordinator Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mulai membeberkan sejumlah kasus yang ada di DPRD Kabupaten Ende.

Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus, mendesak Aparat Penegak Hukum untuk membongkar dugaan korupsi di Lembaga DPRD Kabupaten Ende yang disinyalir jadi sarang korupsi, mulai dari kasus Gratifikasi PDAM Ende hingga dugaan penyalahgunaan dana Rp 1,4 Milyar.

Berdasarkan Press Realese yang diterima tim media ini dari TPDI, menguak catatan rincian Belanja Bendahara Setwan berdasarkan catatan tulis tangan (1/10/2020) yang beredar dan beberapa pesan WhatsApp kepada Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengkonfirmasi informasi yang beredar tentang dugaan penyalahgunaan uang dalam pengelolaan bendahara Setwan DPRD, pada belanja Tahun 2020 sebesar Rp.1,4 miliar yang dicoba ditutup-tutupi selolah-olah sekedar masalah hutang piutang biasa antar Bendahara Setwan dengan beberapa pihak ketiga.

Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat PERADI

Sejak kemarin tanggal 20 Desember 2021, beredar sebuah catatan tulisan tangan di atas kertas putih dengan judul Rincian UP 1 Milyard, Rapat tanggal/hari Kamis 1 Oktober 2020, dengan menyebut Sumber Data : Rustam Rado/Bendahara Setwan 2020 dan ditandatangani atas nama Bendahara Rustam Rado.

Meskipun belum jelas apa yang terjadi dengan beredarnya sebuah catatan tulisan tangan dimaksud dengan judul ‘Rincian UP 1 Milyar Rapat Tanggal/Hari : Kamis, 1 Oktober 2020’ dan siapa itu Rustam Rado, namun dari perincian item pengeluaran uang tertanggal 1 Oktober 2020, publik bisa menduga tempus dan locus terjadinya peristiwa berbau korupsi itu dan siapa pembuat catatan itu.

Ini sebagai gambaran/potret buram penyalahgunaan uang negara tanpa rasa malu dan berdosa, dilakukan secara berjamaah, atas nama kekuasaan yang mereka kejar dan sembah dan tanpa merasa bersalah saat mereka membagi-bagi uang rakyat itu, tanpa mereka tahu bahwa ada seseorang yang memiliki wewenang untuk mencatat dan menandatangani rincian pengeluaran haram itu yaitu, Rustam Rado, Bendahara Setwan.

Mengapa Ke Jaksa Dan Dipinjamkan

Dalam perincian yang dibuat seseorang bernama Rustam Rado, sebagai Bendahara Setwan, disebutkan bahwa :

1. Bayar Makan dan Minuman 2019 Rp.496.000.000,-

2. Bayar ke Jaksa Rp.125.000.000,’

3. Bayar makan dan perjamuan (belum di SPJ-kan Rp. 127.300.000,-

4. Fotocopy dll. (Belum di SPJ-kan) Rp.47.600.000,-

5. Salah Membayar pada Bapak Didimus Toki/kelebihan membayar Rp.44.000.000,-

6. Beli Hand Sprayer Rp.12.500.000,-

Yang Pinjam :

1. Fery Taso,      Rp.15.000.000,-

2. Didimus Toki Rp.10.000.000,-

3. Erik Rede,       Rp.70.000.000,-

4. Yoran              Rp.13.000.000,-

5. Pa’ Oni            Rp.7.500.000,-

6. Orba                Rp.5.000.000,-

Total Rp.972.900.000 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
Babak Baru Korupsi Pejabat Daerah

Dari item pengeluaran Bendahara Setwan pertanggal 1 Oktober 2020, maka dapat dipastikan bahwa tempus kejadian perkara ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2020, saat pandemi Covid-19 sedang gencar mengancam nyawa umat manusia, tetapi oleh sejumlah pihak berpesta pora dengan uang rakyat dan ini akan menjadi babak baru membongkar gurita korupsi di awal tahun 2022, oleh Kapolda NTT baru yang masih fresh.

Yang lucu adalah terdapat catatan untuk bayar ke Jaksa sebesar Rp.125.000.000,- dan pinjaman ke seseorang bernama Erik Rede Rp.70.000.000,- tentu ini harus menjadi perhatian Kejakasaan RI, karena apa hubungan antara Bendahara Setwan dengan Kejaksaan, apakah ke oknum Jaksa, ke Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi bahkan Kejaksaan Agung, perlu diperjelas.

Hal ikhwal catatan tulisan tangan seorang Bendahara Setwan 2020, tanpa menyebut Bendahara Setwan daerah mana dan ke Jaksa siapa, namun bisa dipastikan bahwa Setwan itu akronim dari Sekretaris Dewan (DPR/DPRD), apakah di Ende, Provinsi NTT atau DPR RI, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan oleh Polda atau Kejaksaan Tinggi NTT, karena menyangkut banyak nama pejabat daerah dan Kejaksaan sebagai lembaga negara.

Mengapa di Polda atau Kejaksaan Tinggi NTT, karena manajemen penanganan korupsi oleh Polres Ende atau Kejaksaan Negeri Ende sangat buruk, menjadi alasan utama pilihan membawa Laporan Polisi tentang catatan tulisan tangan ini kepada Polda NTT atau Kejaksaan Tinggi NTT atau ke KPK, agar ruang korupsi yang bakal terjadi di tengah penyidikan sebagaimana halnya kasus korupsi berjamaah PDAM 7 Anggota DPRD Ende dapat dicegah.

Kasus ini akan menjadi tantangan pertama Kapolda NTT yang baru, Brigjen Pol. Setyo Budiyanto, meskipun angkanya kecil tetapi ini menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan kemanusiaan masyarakat NTT yang dikorupsi tanpa rasa malu dan bersalah. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here