Beranda Opini UU Narkotika : Hakim Terbelenggu, Kewenangannya Sia-Sia

UU Narkotika : Hakim Terbelenggu, Kewenangannya Sia-Sia

610
0
Selamat Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Yang Ke -151

oleh : Dr Anang Iskandar

Pengamat dan Penggiat Anti Penyalahgunaan Narkotika

Hakim terbelenggu kebiasaan mengadili perkara penyalah guna tanpa keterangan ahli, yang menyatakan penyalah guna adalah pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan terbelenggu kebiasaan menjatuhkan sanksi penjara, berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat umum (KUHP dan KUHAP) sehingga lapas over capasitas.

Padahal kebiasaan tersebut bertentangan dengan tujuan UU narkotika bersifat khusus yaitu menjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi (pasal 4d) dan kewajiban hakim berdasarkan pasal 127/2, untuk memperhatikan pasal 54, 55 dan 103.

Pasal 103 teks selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

  1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. atau
  2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

 (2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kewenangan pasal 103 adalah kewenangan hakim yang diberikan oleh UU narkotika “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah dan

“dapat” mengambil tindakan dengan menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi jika terbukti tidak bersalah.

Rehabilitasi itu jenis hukuman, dimana dalam ayat (2) dinyatakan masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Kewenangan hakim dalam pasal 103 tersebut adalah kewenangan bersifat imperatif karena hakim tidak punya pilihan lain, kecuali pilihan memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.

Kewenangan “dapat” dàlam pasal 103 tersebut bukan berarti fakultatif, bisa dapat atau bisa tidak dapat digunakan, tetapi kewenangan extra/tambahan yang bersifat wajib untuk mewujudkan tujuan UU narkotika.

Berdasarkan PP 25/2011 tentang wajib lapor pecandu, hakim juga diberi kewenangan untuk menempatkan terdakwa penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan pengadilan (pasal 13).

Demikian pula penyidik dan jaksa, juga diberi kewenangan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa kedalam lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya.

Pertanyaan yang sering ditujukan kepada saya, kenapa pasal 103 kok “dapat” ? Yang berarti fakultatif sedangkan maknanya bersifat wajib.

Secara empiriknya saat ini ada 48 ribu penyalah guna mendekan dalam penjara. Kenapa penyalah guna dihukum penjara oleh hakim ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim, mereka para hakim berpendapat:

  1. Bahwa pasal 103 tersebut adalah pasal yang bersifat fakultatif karena kewenangan hakim tersebut diikuti kalimat “dapat”.
  2. Bahwa hakim berpendapat kewenangan “dapat” pada pasal 103 artinya dapat digunakan bisa juga tidak dapat digunakan, tergantung pada keyakinan hakim.
  3. Bahwa penyalah guna disidik dan dituntut sebagai pengedar dan/atau turut serta melakukan, bagaimana kami sebagai hakim dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi ?

Nah, lho ternyata hakim terbelenggu pemikirannya karena berpedoman pada ketentuan UU yang bersifat umum (KUHP dan KUHAP) , sehingga pasal 103 yang berisi kewenangan hakim bersifat wajib untuk memutuskan dan menetapkan terdakwa menjalani rehabilitasi menjadi sia sia, karena tidak digunakan.

Secara teknis, berdasarkan surat edaran MA no 4 tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu. Hakim wajib memutuskan atau menetapkan penyalah guna yang menjadi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi bila barang buktinya terbatas untuk pemakaian satu hari  (point 2)

Dalam surat edaran tersebut pada point 4 tertulis hakim “harus” dengan sungguh sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan terdakwa sehingga wajib adanya keterangan ahli sebagai proses terapi dan rehabilitasi.

Prakteknya,  petunjuk teknis dari MA tidak diimplementasikan, atas kebiasaan / kelalaian hakim tidak menghadirkan ahli dalam sidang perkara penyalahgunaan narkotika dan kebiasaan / kelalaian menjatuhkan hukuman penjara, disengaja atau tidak, hanya Tuhan yang tahu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here