Beranda Peristiwa Viral…!!! DPN Lidik Krimsus RI Sumbangkan 1 Rim Kertas Ke Kelurahan Karena...

Viral…!!! DPN Lidik Krimsus RI Sumbangkan 1 Rim Kertas Ke Kelurahan Karena Anggap Mutu Pelayanannya Kurang

258
0

Somasi pihak DPN Lidik Krimsus RI yang tidak diindahkan Lurah Bantar Gebang mendapatkan kritikan pedas. Kamis (12/12/19) pagi kemarin, sesuai pantauan media ini, Joni Oktavianus, Wakil Ketua Umum Lidik Krimsus RI terlihat menyerahkan surat tembusan laporan Polisi kepada Lurah Bantar Gebang di damping Sekjend Lidik Krimsus RI, Elim Makalmai yang diterima oleh Sekretaris Kelurahan Bantar Gebang Dewi.

Bekasi | Menariknya, surat tembusan tersebut diserahkan bersama 1 (satu) rim kertas HVS yang menurut pengakuan Joni, hal itu dilakukan pihaknya menyikapi sikap diam Ketua Panitia Pemilihan RW 07 Bantar Gebang yang tidak menjawab tertulis surat keberatan Kliennya dan somasi DPN LIdik Krimsus RI.

“Itu (pemberian 1 rim kertas HVS, Red) kami lakukan karena kami menduga bahwa pihak Kelurahan Bantar Gebang ini kehabisan kertas sehingga kemudian tidak menjawab surat Klien kami maupun somasi kami kemarin. Janji kami, Januari 2020 nanti akan kami sumbangkan lagi 12 rim kertas HVS untuk digunakan dalam hal membalas setiap surat warga yang masuk ke Kelurahan Bantar Gebang,” jelas Joni.

Joni berpesan bahwa tujuan lain dari pemberian kertas ke Kelurahan Bantar Gebang dimaksud adalah agar menjadi peringatan bahwa penyelenggara Negara dapat memahami porsi mereka dengan cara menjalankan tugas tanggug jawab teremban secara regulatif.

“Dalam melaksanakan tupoksinya itu Penyelenggara Negara wajib mempedomani amanat regulasi yang berlaku, termasuk manjawab tertulis semua persuratan yang masuk dari masyarakat. Jangan sok jadi penguasa karena Penyelenggara Negara itu abdi Rakyat. Yang berdaulat di bangsa ini kan Rakyat, bukan Penyelenggara Negara karena gaji yang diterima itu sebagian diambil dari pajak yang rakyat bayar, dan tujunannya adalah untuk melakukan pelayanan optimal kepada rakyat,” ucapnya.

Sementara itu Elim Makalmai,  Sekjend DPN Lidik Krimsus RI menambahkan “Saya melihat banyak Penyelenggara Negara yang angkuh dan merasa diri sebagai penguasa, tidak lagi menghargai rakyat selaku pemegang kedadulatan. Pasal 1 ayat (2) Undang-dasar itu jelas menyatakan demikian. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan itu pun jelas menyebutkan bahwa asas-asas Pemerintahan yang benar Itu amanat regulasi dan bukan kata saya ya? Maka dari itu Penyelenggara Negara harus menghargai rakyat dan jangan mengesampingkan rasa menghargai itu karena merasa sebagai pejabat dan penguasa. Ini kebiasaan buruk yang harus dirubah di Negara ini,” tegasnya.

Elim juga bertutur bahwa apa yang terjadi di Kelurahan Bantar Gebang itu adalah salah satu contoh buruk yang diharapkannya jangan terjadi di tempat lain.

“Menjawab tertulis setiap surat yang masuk ke penyelenggara Negara itu wajib. ATK itu kan sudah disediakan Negara, kenapa tidak dimanfaatkan? Menurut saya Lurah Bantar Gebang itu terdidik dan memiliki disiplin ilmu sehingga telah diposisikan di sana sebagai Lurah yang sekaligus telah dipercayakan menjadi Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW dimaksud,” kata Elim.

Elim melanjutkan bahwa tidak membalas surat warga oleh Lurah Bantar Gebang itu tidak bisa dipandang sepele sebagai hal kecil karena menurutnya sikap seperti itu merupakan perbuatan keliru yang mewakili ketidakpahaman akan siapa sebenarnya Penyelenggara Negara itu sehingga Elim mengatakan itu sebagai kebiasaan buruk yang harus dirubah.

“Jadi kalau tidak membalas surat masyarakat itu kebiasaan buruk yang harus segera dirubah. Tapi dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah sehingga kami berpikir positif bahwa mungkin saja pihak Kelurahan ini kehabisan kertas dan tinta printer. Untuk itu, kemarin sudah kami sumbangkan 1 rim kertas dengan harapan bisa digunakan dalam bulan ini,” sambung Elim.

Atas kondisi itu, Elim meminta Rahmat Effendi, Walikota Bekasi serius memperhatikan dan menegur bawahannya yang dipandangnya keliru dalam melaksanakan pelayanan publik itu, serta memastikan ketersediaan ATK di Kelurahan Bantar Gebang.

“Kemarin itu rencananya mau kami berikan juga tinta printer tetapi kami belum tahu mereka itu pakai printer merk apa? Kalau dibutuhkan, Januari akan kami sumbangkan 12 rim kertas dan tinta untuk setahun kerja kedepan. Jika pihak Kelurahan membutuhkan printer pun akan kami sumbangkan meski kami ini tidak dibiayai Negara, tetapi kami akan lakukan pelayanan kepada masyarakat semampu kami, karena kami hadir Dari Hati Untuk Rakyat, dan melalui kesempatan ini kami meminta perhatian Walikota Bekasi agar memantau kerja dan kinerja bawahannya serta memastikan kesediaan ATK di Kelurahan Bantar Gebang itu tercukupi sehingga kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali,” jelas Elim.

Elim dan rekan-rekannya berharap agar segera ada kepastian hukum dari Camat Bantar Gebang dalam beberapa hari ini karena pihaknya telah bersurat kepada Camat Bantar Gebang untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya, mengingat pelayanan publik di tingkat RW harus berjalan dan jangan sampai terjadi kekosongan jabatan.

“Kemarin kami sudah bersurat langsung ke Camat Bantar Gebang agar segera merespon situasi ini karena hal ini mendesak menurut hemat kami. Jangan sampai terjadi pembiaran dan menghambat pelayanan publik di tingkat RW akibat kekosongan jabatan Ketua RW,” pungkas Elim.

BERITA TERKAIT : https://bhayangkarautama.com/lurah-bantar-gebang-dilaporkan-ke-polresta-bekasi-kota/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here