Beranda Daerah Wali Nanggroe Dan Jubir Menhan Bahas Perkembangan Aceh Pasca MoU Helsinki

Wali Nanggroe Dan Jubir Menhan Bahas Perkembangan Aceh Pasca MoU Helsinki

140
0
RSUD Tobelo

Banda Aceh

Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al Haytar, Sabtu (21/112020), menerima kunjungan Juru Bicara (Jubir) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang ditunjuk Kemenhan Prabowo Subianto, untuk membicarakan kekinian terhadap Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) di Helsinki tahun 2005.

Dalam pembicarakan tersebut Wali Nanggroe turut didampingi Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA/PA), Kamaruddin Abubakar atau yang lebih dikenal Abu Razak dan staf khusus Wali Nanggroe Aceh, dr Rafiq, di Istana Wali Nanggroe Darul Imarah, Aceh Besar.

Jubir Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kunjungan dirinya ke Aceh salah satunya adalah sebagai kunjungan silaturrahmi serta membicarakan tentang MoU terkini terhadap perjanji perdamaian Helsinki.

“Sebenarnya agenda kunjungan saya ke Aceh atas perintah bapak Menteri Pertahanan untuk bersilaturrahmi dengan Wali Nanggroe, dimana beliau tak lain adalah orang tua kita, Tgk Malik Mahmud Al Haytar. Pak Prabowo menyampaikan salam hangat dan meminta terus merawat perdamaian Aceh, agar masyarakat hidup sejahtera,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada awak media, Sabtu (21/11/2020).

Dahnil Azhar Simanjuntak, Jubir Menhan RI

Jubir Kemenhan menjelaskan, sebelumnya Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al Haytar, telah melakukan diskusi dengan Menhan Prabowo Subianto di Jakarta. Pertemuan tersebut membicarakan tentang komitmen, tentang persoalan kekhususan Aceh yang masih masih belum tuntas yang menyangkut dengan MoU Helsinki bersama GAM dengan Pemerintah RI.

“Pembicaraan kedua pimpinan tersebut, bapak Prabowo mendukung sepenuhnya proses perdamaian Aceh, yang sudah berjalan baik di bumi Aceh selama ini. Kemudian, bapak Prabowo juga berpesan kepada masyarakat Aceh, agar terus menjaga perdamaian Aceh secara hakiki sehingga masyarakat Aceh benar-benar hidup sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar menerangkan, Pemerintah Pusat segera merealisasikan kekhususan Aceh, yang termaktub dalam butir-butir penandatanganan perjanjian MoU Helsinki serta turunan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Dimana masyarakat Aceh, kini sudah menerima proses perdamaian dengan penuh suka-cita dan merawat MoU dengan sepenuh hati. Maka, dengan sikap dan komitmen, kiranya Pemerintah Pusat diharapkan punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan Aceh yang belum terselesaikan.

“Ya seperti kita ketahui bahwa sudah satu dekade lebih rakyat Aceh menanti komitmen Pemerintah Pusat, untuk merealisasikan MoU Helsinki dan turunan UUPA secara menyeluruh. Maka itu, masyatakat Aceh meminta ketegasan Pemerintah Pusat supaya menyahuti yang diinginkan rakyat Aceh”, ungkap Wali Nanggroe. (Jalaluddin Zky).

HUT Bahayangkara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here