Beranda Daerah Walikota Sabang Bongkar Pasang Pejabat Pelaksana Tugas BPKD

Walikota Sabang Bongkar Pasang Pejabat Pelaksana Tugas BPKD

1357
0
RSUD Tobelo

Sabang, Aceh

Walikota Sabang, Nazaruddin, S.I.Kom, mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Zakaria, MM., dari jabatan yang dirangkapnya yaitu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sabang. Kini posisi tersebut digantikan Teuku Nurul Qamar, SE, Ak, M.Si.

Pencopotan tersebut sesuai Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.1/694/2020 Tentang Penunjukan Dalam Jabatan Sebagai Palaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, yang ditandatangani Walikota Sabang, Nazaruddin, S.I.Kom, tanggal 21 Oktober 2020.

Pencopotan tersebut kini menjadi pembicaraan khalayak ramai di Sabang, pasalnya jabatan yang dirangkap oleh Sekda itu kini di penghujung tahun diserahkan kepada Plt baru, Teuku Nurul Qamar,SE, Ak, M.Si.

Ketua Fraksi Partai Nasional Bersatu (Parnas) Kota Sabang, Darmawan, SE, menilai pencopotan Sekda dari jabatan yang dirangkapnya merupakan langkah yang tepat diambil Walikota Sabang, karena sangat tidak rasional seorang pimpinan setingkat Sekda merangkap jabatan menjadi Plt Kepala Keuangan Daerah.

“Menurut kami dari Partai Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, langkah yang diambil Walikota Sabang mencopot Sekretaris Daerah dari jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang sangat tepat sekali”, kata Darmawan, SE, yang kerap disapa Raja ini, kepada Bhayangkara Utama.com.

Raja mengungkapkan, “Sekda Kota Sabang, Drs. Zakaria, MM, selama ini memikul tugas yang sangat berat, apalagi ditambah tugas penanganan Covid-19, sehingga sangat menganggu administrasi dokumen daerah, itu belum lagi mengurus anggaran Covid-19 yang tidak sedikit”.

“Seperti kita ketahui, anggaran Covid-19 yang telah direalisasikan nilainya puluhan miliyar, juga ada dipundak Sekda, toh kenapa dibebankan lagi dengan jabatan Plt BPKD. Kita khawatir penanggungjawabannya nanti bisa kacau-balau”, tambahnya.

“Sangat tidak elok seorang Sekretaris Daerah merangkap jabatan, konon lagi Sekda itu sendiri banyak tugas pokok yang diembankan, itu belum lagi ditambah dengan mengurus masalah pandemi, dimana anggarannya yang sudah terealisasi belum dipertanggungjawabkan”, tandasnya.

Untuk itu diharapkan, Walikota Sabang tidak menempatkan pejabat yang bersifat sementara, tetapi mengangkat pejabat definitif.
“Pengelolaan uang negara sangat rawan dan sensitif, jadi tidak menunjuk pejabat sementara seperti Plt tetapi lantik saja pejabat definitif”, pungkas Darmawan.

“Kami dari Fraksi Parnas berharap simpel saja, yakni melantik pejabat yang definitif bukan Pelaksana Tugas, tidak seperti yang dilakukan selama ini dimana, setelah pejabat lama pensiun, Walikota menunjuk Sekda sebagai Pelaksana Tugas, kemudian pada penghujung tahun mencopot Sekda dan menunjuk Sekretris BPKD sebagai Pelaksana Tugas, ini kan seperti main patok lele”, ujarnya.

Pihaknya juga mempertanyakan apakah untuk pejabat setingkat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak ada orang yang mampu dilingkungan Pemko Sabang ?
“Kenapa tidak dilantik langsung Teuku Nurul Qamar sebagai pejabat dedinitif BPKD Kota Sabang, kalau memang harus mencari yang lain, Walikota juga boleh menyurati Gubernur Aceh, untuk meminta pejabat ditempatkan pada posisi itu. Kenapa harus repot. Dan ada pejabat lama yang pernah menduduki jabatan tersebut, itu kan bisa dikembalikan ke Sabang”, ungkap Raja didampingi anggota dewan Parnas lainnya, Ferdiansyah, Maulidar, Samsul dan dua Ketua yakni Zuanda serta Hj Cut Yulita Darwin, di Zero Coffee Minggu malam (01/11/2020).

Sementara mantan Plt BPKD yang juga Sekda Kota Sabang, Drs. Zakaria, MM, sulit dikonfirmasi bahkan pejabat penting ini seperti kurang tertarik untuk membalas konfirmasi awak media. Contohnya, dikonfirmasi terkait dirinya dipanggil Kejaksaan Negeri Sabang baru-baru ini, Zakaria juga tidak menjawab. (Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here