Sabang, bhayangkarautama.com
Sebagai lembaga negara yang mengelola kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (Free Port) Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), tentunya perlu diduduki oleh orang-orang yang memiliki ilmu sesuai dibutuhkan yang diangkat dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, lembaga ini diharapkan tidak asal terima penempatan pejabat dari pemerintahan setempat karena akan berdampak pada pembangunan Sabang.
Banyak pihak menilai penempatan pejabat ASN yang dikirim oleh Pemerintah Kota (Pemko) Sabang, untuk posisi jabatan strategis di BPKS terkesan sebagai orang buangan yang tidak mampu bekerja dengan baik dilingkungan Pemko Sabang, kemudian dipakai BPKS menempati jabatan yang luar biasa.
“BPKS jangan asal terima pegawai negeri buangan dari Pemko Sabang dan menempatkan pada posisi jabatan strategis di lembaga nasional itu, sehingga BPKS tidak akan pernah maju dan berkembang,” kata Syariguddin alias Ucok warga Sabang kepada media ini, Jumat (10/3/2023).
Menurut warga Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang ini, dirinya sangat prihatin dengan kondisi BPKS saat ini yang terlihat semakin mundur dan penyebab itu semua salah satunya adalah saratnya kepentingan kelompok dan keluarga orang dalam.
“Macam mana BPKS itu bisa berkembang jika kepentingan kelompok dan keluarga masih dikedepankan, contohnya pada penempatan pegawai negeri dari Pemko Sabang untuk jabatan strategis di lembaga tersebut, orang yang tidak dipakai dilingkungan Pemko Sabang tapi BPKS mengangkat jadi orang hebat, apa jadinya kalau begini,” ujar Untung.
Ucok berharap kepada pihak pemangku kepentingan seperti Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan Wali Kota Sabang beserta Bupati Aceh Besar, selaku anggota DKS harus bersikap bahwa ASN yang di ditempatkan di BPKS bukan orang pandai menjilat tetapi yang mau bekerja untuk Sabang yang lebih baik.
“Harapan kita sebagai orang Sabang tentunya Ketua DKS dan anggotanya tidak asal ‘got-got mantong’, sekali-kali harus mengevaluasi kinerja lembaga yang telah menghabiskan uang negara trilyunan itu,” pungkasnya.
Kepada Dewan Pengawas (Dewas) juga demikian mereka ini tidak hanya menerima gaji saja tanpa kita ketahui dimana kantornya, mereka wajib mengawasi setiap penempatan ASN di BPKS, termasuk soal rekrurmen karyawan jangan tiba-tiba sudah ada karyawan baru sementara putra-putri setempat untuk scurity saja sangat sulit diterima.
“Jangan ada kesan yang bekerja di BPKS itu merupakan orang-orang dari keluarga pejabat yang berkepentingan di lembaga tersebut. Masih banyak anak-anak Sabang yang jauh lebih mampu bekerja dan kini menganggur dan sayangnya sulit masuk ke BPKS dikarenakan tidak punya ini-itu,” tutup Ucok. (Jalaluddin Zky)
