Bhayangkarautama. Com
Pangandaran - Belasan personel Polres Ciamis Polda Jabar gabungan dari berbagai satuan fungsi dan Polsek Parigi dikerahkan melaksanakan pengamanan audiensi dari Aliansi Pemuda Santri Indonesia Kabupaten Pangandaran untuk menemui Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran.
Pengamanan dilakukan oleh personel gabungan di sekitar Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (21 Oktober 2020).
Audensi ini dari Alinasi Pemuda Santri Indonesia Kabupaten Pangandaran ke Pemerintah Daerah terkait Treatment Khusus Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 di kalangan pesantren.
Audiensi yang diikuti oleh 20 peserta ini disambut langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Drs.H.Kusdiana, MM., beserta pimpinan skpd dan instansi terkait lain bertempat di Ruang Rapat Bupati Pangandaran.
Kapolsek Parigi, AKP Iwan Sukarelawan selaku pimpinan PAM Audiensi mengatakan, pengamanan kali ini melibatkan belasan personel gabungan. Mereka terdiri dari personel Polsek Parigi dibantu dengan satuan fungsi Polres Ciamis Polda Jabar.
“Selama pelaksanaan kegiatan audiensi tersebut berlangsung, situasi berjalan dengan keadaan aman lancar dan kondusif,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, Kordinator audiensi Kyai. Habibudin menyampaikan beberapa pertanyaan, diantaranya terkait sejauh mana Pemkab memperhatikan santri di wilayah kabupaten Pangandaran, Kemudian tentang realisasi UU Pesantren dan treatment khusus penanganan dan penanggulangan Covid-19 di kalangan pesantren.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta kepada Kemenag Kabupaten Pangandaran untuk memperketat pengawasan terhadap bawahannya karena diindikasi banyak eks-HTI. Serta mempertanyakan tentang keberpihakan terhadap pesantren dengan lembaga pendidikan negeri.
Pada intinya, kata Habibudin, adanya kecemburuan sosial dari Kaum Santri terkait keberpihakan dari Pemerintah Daerah yang di anggap tidak seimbang antara pesantren dan lembaga pendidikan. Tuntutan tersebut di layangkan atas dasar bahwa Kabupaten Pangandaran yang notabenenya identik dengan Santri dan Pesantren merasa tidak terima dan pihak santri merasa dipinggirkan.
“Kami pihak Santri merasa belum adanya realisasi terkait pengembangan pendidikan di lingkungan pendidikan pesantren. Saya ingin kedepannya pemerintah Pangandaran selalu bersinergi dengan santri supaya pangandaran kedepan lebih maju, berjalan bersama-sama untuk Pangandaraan lebih baik lagi,” Jelas Habibudin.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Kusdiana, M.M., mengatakan, pihaknya minta tetap diberikan semangat melalui masukan dan krikitan guna membangun Pangandaran. “Kami meminta para Kyai untuk saling mengingatkan agar perjalanan pemerintah Pangandaran sejalan dan baik. Dari sisi pemerintah daerah, Bupati kuasa pemegang keuangan dan dinas-dinas terkait sebagai pendukung kebijakan. Sekda hanya sebagai pemegang anggaran namun kebijakan kebijakan tergantung dari Bupati melalui pengajuan dinas terkait,” pungkasnya.
Jurnalis
Muhamad Rifa’i
