Medan, Sumut
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si memaparkan pelaksanaan Ops Aman Nusa II Toba 2020, kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Ops Yustisi serta Kampung Tangguh Nusantara Polda Sumut, Selasa (29/09/2020).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut turut dihadiri Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH, Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, Dir Samapta Korsabhara Brigjen Pol. A. Fahruz Zaman, Irwasda Polda Sumut, PJU Polda Sumut serta Kapolres/tabes jajaran Polda Sumut
Dihadapan Kabaharkam Polri, Kapolda Sumut menyampaikan, dalam rangka Ops Aman Nusa II Toba 2020 Polda Sumut dan jajaran telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan Covid-19 diantaranya, penyemprotan disinfektan ke fasilitas umum maupun perumahan, membagikan masker, serta memberi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Kegiatan Ops Yustisi juga masih berlangsung dan hingga kini sudah ada 6.700 kegiatan yang dilaksanakan Polda Sumut dan Polres jajaran, dimana masih diterapkan teguran lisan serta sanksi sosial seperti, menyanyikan lagu wajib atau tindakan fisik serta penutupan sementara bagi tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan.
“Dari hasil pelaksanaan Ops Yustisi masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran, dimana tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah”, jelasnya
Terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Sumut memiliki daerah terbanyak yang melaksanakan Pilkada. Pelaksanaan Sispamkota juga telah dilakukan guna menjamin keamanan dan kelancaran berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.
Sedangkan untuk Kampung Tangguh Nusantara (KTN) telah dibentuk dibeberapa kabupaten di Sumut bekerjasama antara Polres dan pemerintah setempat, dimana KTN pertama kali dibentuk di Kec. Kandibata, Kab. Tanah Karo.
Sementara itu, Kabaharkam Polri selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19 mengatakan kunjungan kerjanya di Sumut merupakan perintah Bapak Kapolri terkait percepatanan penanganan COVID-19, Operasi Yustisi, Pengamanan Pilkada Serentak 2020, dan sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia menilai, peraturan itu dikeluarkan karena pemerintah menilai bahwa penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sama-sama penting.
“Hal yang tidak kalah penting saat ini adalah pemulihan ekonomi karena kita tidak pernah tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini dan obatnya juga masih belum ditemukan”, ujarnya
Oleh karena itu, Kabaharkam Polri mengatakan, selain fokus pada pendisiplinan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan, Polri juga fokus pada pemulihan ekonomi, salah satunya dengan menggelorakan pendirian Kampung Tangguh Nusantara di setiap Polda di seluruh Indonesia.
“Kepada anggota Polri yang memiliki riwayat kesehata, harus lebih disiplin dan mempedomani protokol kesehatan yang telah menjadi kebijakan pemerintah, seperti gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, pola hidup sehat, makan dan tidur teratur serta rutin berolahraga”, imbuhnya. (Junaidi)
