Ciamis, Jabar
Meningkatnya kasus Positif Covid-19 di wilayah Kabupaten Ciamis mendapatkan sorotan dari pemerhati kesehatan, salah satunya dari Laskar Merah Putih Kabupaten Ciamis.
Bertempat di Aula BPBD Kabupaten Ciamis, puluhan orang yang mengatasnamakan Ormas LMP, melakukan shearing dan audensi menyikapi meningkatnya kasus pasien positif covid, carut marutnya penanganan pasien covid serta transparansi anggaran covid.
Kedatangannya diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ciamis, H. Dadang Darmawan, didampingi PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik, Memet Hikmat Raden. Aks., Kabid P2T Dinas Kesehatan, dr. Bayu Yudiawan M. Kes., dan Kepala Kesbangpol, H. Dede Sukendar, Senin (2/12/2020).
Ketua LMP Ciamis, Prima Pribadi, mengungkapkan kedatangannya ke kantor BPBD Ciamis untuk shearing dan audensi terkait penangan covid yang di dilakukan oleh Pemkab Ciamis serta transfaransi penggunaan anggaran Covid.
Ia mengatakan, bagian dari kontrol sosial sangat menyayangkan kurang sigapnya Pemkab Ciamis dalam penanganan wabah Covid-19.
Saat ini menurutnya kondisi pasien Covid meningkat secara drastis.Meningkatnya pasien Covid, secara otomatis membuat RSUD Ciamis sebagai salah satu rujukan tempat isolasi pasien Covid, tempatnya sudah tidak memadai sudah over load, bahkan para medisnya banyak yang terpapar positif Covid
“Ada 22 orang pegawai RSUD Ciamis positif Covid sehingga salah satu pelayanan medis RSUD di tutup,”
Bisa di bayangkan pada saat satu keluarga terpapar covid, karena tempat isolasi penuh,mereka isolasi mandiri di rumah,lalu siapa yang memperhatikan dan menjamin mereka tidak keluar rumah juga menjamin kebutuhan hidup sehari hari saat mereka memilih diam dirumah,” tegasnya.
Dari itu LMP Ciamis menuntut dan mendesak agar Bupati Ciamis untuk mengeluarkan SK Bupati, peruntukan tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terpapar atau pasien positif covid, bukan hanya SK tempat isolasi saja. Bupati Ciamis di tuntut untuk mengeluarkan SK penanganan pasien yang meninggal diduga karena virus Covid, yang isinya menjamin pembiayaan dari mulai biaya medis hingga penguburannya.
Ia mencontohkan adanya pasien positif covid yang meninggal tertahan di RSUD Ciamis, salah satu faktor penyebabnya kurang siap di masyarakat dalam pembiayaan gali kubur serta rasa takut dan ketidak pahaman dalam penguburan mayat positif covid.
Saat ini penanganan Covid di Ciamis dipandang saling tuding dan tidak sinergis.
Menurutnya Pemkab bukan hanya secara himbauan saja dalam memerangi wabah covid, tetapi sinergi harus bersama dalam penanganan dan memerangi covid, pemkab pun harus melakukan sidak ke kecamatan hingga ke desa, supaya paham betul kendala di paling bawah,” terangnya.
Mengakhiri kata audensinya, LMP mempertanyakan transparansi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 di Ciamis.
Mereka meminta Bupati untuk bijak dalam mengalokasikan anggaran tersebut, tepat guna sesuai kebutuhan real di lapangan (tidak mubah).
Hal tersebut agar komintmen bersama dalam mencegah dan memerangi covid serta menekan angka positif covid dapat terlaksana dan masyarakat Ciamis terbebas dari virus Corona.
“Solus populi suprema lex esto” keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” pungkasnya.
Seusai menerima audensi, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ciamis H. Dadang Darmawan mengapresiasi atas masukan dari Ormas (LMP) untuk membangun sinergitas guna memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Saya pikir ada ide-ide yang tersumbat, kedepan mudah-mudahan bisa terlaksanakan secara sinergis. Maka, penanganan Covid-19 ini harus diimplementasikan bersama-sama,” jelas Dadang.
Selain itu, Ia menerangkan pola sinergisitas secara vertikal.
Ia mencontokan, ketika masyarakat menggelar hajatan dan acara lain yang mengundang banyak orang, ini kan pengajuan rekomendasinya ke desa atau kecamatan, artinya sinergis tersebut berangkat dari Satgas Desa dan Kecamatan. Ketika tidak terkendalikan dalam pemantauan dilapangan,maka Satgas Kabupaten turut serta mengendalikan pencegahan tersebut,” tutur Dadang.
Ketika ditanyai soal anggaran penanganan Covid-19,
sesuai yang dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk BPBD terjumlah kurang lebih Rp 300 juta rupiah dan untuk sekertariat per tiga bulan mengajukan Rp 50 Juta rupiah, adapun untuk anggaran covid-19 itu ada di masing masing SKPD terkait, “pungkasnya.
Sementara kabid P2P Dinas Kesehatan dan juga sebagai jubir satgas Covid, dr. Bayu Yudiawan M.Kes, seusai menghadiri audensi saat dimintai keterangannya, membenarkan terkait bertambahnya kasus Covid-19 di Ciamis dan itu sudah homogen, seluruh kecamatan sudah terpapar.
Kendati kasusnya terus bertambah hampir tiap hari, menurut dr Bayu, peningkatan kasus Covid-19 di Ciamis masih terbilang dalam batas terkendali.
Ia menjelaskan, naiknya kasus Covid-19 salah satunya adalah karena gencarnya Pemkab Ciamis dalam melakukan tes swabb di berbagai tempat.
Hal tersebut di lakukan Pemkab untuk memastikan warganya bebas dari penularan virus Covid-19.
Ia menegaskan naiknya kasus Covid di Ciamis bukan tidak bekerjanya pemerintah dalam melakukan pencegahan, tetapi peyebaran covid yang begitu cepat masuk ke wilayah Ciamis.
Ia mengatakan, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat bahwa penularan Covid-19 di Ciamis cenderung merupkan penularan lokal atau transmisi lokal (translok).
Penularan terjadi di rumah atau di lingkungan masing-masing dengan indikasi sebelumnya ada kasus positif di lingkungan atau daerah tersebut.
Mengakhiri wawancaranya, dr. Bayu mengajak kepada seluruh masyarakat Kab. Ciamis untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tetap mempedomani prokes dengan melaksanakan 3M dan 1T. (Muhamad Rifai)