Karimun, Kepri
Guna menekan angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau bersama Polres Karimun dan instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan penempatan non prosedural PMI, di ruang rapat utama Polres Karimun, Kamis (22/9/2022).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala UPT BP3MI Provinsi Kepulauan Riau, Kombes Pol. Amingga M. Primastito, SIK., Wakapolres Karimun, Kompol Syaiful Badawi, SIK., Kasi Lantaskim Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Kasat Polairud Polres Karimun, P4MI Kabupaten Karimun, Disnaker Kabupaten Karimun, Personel Lanal Tbk, Babinsa Kodim 0317/Tbk, Imigrasi Kabupaten Karimun, Babinkamtibmas Polres Karimun, Personil Satpolairud Polres Karimun dan Personil Satreskrim Polres Karimun.
Kasatpolairud Polres Karimun AKP Binsar Samosir, SH., MH., menyampaikan paparannya bahwa penempatan pekerja ilegal migran Indonesia (penempatan non prosedural) dapat mengakibatkan terjadinya potensi perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, eksploitasi, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
Wakapolres Kompol Syaiful Badawi, SIK., menuturkan, Bhabinkamtibmas bukan hanya hadir pada saat pekerja migran bermasalah dan dipulangkan ke Indonesia, namun juga harus terdepan dalam melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan terhadap indikasi pemberangkatan Ilegal PMI oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kepala UPT BP3MI provinsi Kepri, Kombes Pol. Amingga M. Primastito, SIK., menjelaskan, masalah PMI adalah masalah bersama kita semua.
“Mari kita jalin sinergitas, koordinasi, kolaborasi serta komunikasi dalam penanganan upaya pencegahan penempatan non prosedural PMI khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya. (Ariyanto Nainggolan)
