Empat Lawang, Sumsel
Dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Manajemen Aset Desa untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Dinas PMD adakan Bimbingan Teknik kepada seluruh Pjs. Kades ke daerah Bandar Lampung.
Kegiatan Bimtek tersebut jadi sorotan publik, khususnya pihak Lembaga dan Pers. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kegiatan Bimtek ini dilaksanakan pada 21-24 November 2021 lalu, yang digelar di Sheraton Lampung Hotel dan diikuti oleh 104 Pjs. Kades beserta perangkat masing-masing dengan biaya Rp. 6000.000/orang. Jadi satu desa jika membawa satu perangkat maka dikenakan biaya Rp. 12.000.000.
Biaya tersebut diluar ongkos dari Empat Lawang menuju Bandar Lampung, ada yang membawa kendaraan pribadi, ada yang naik travel dan ada juga yang naik bus.
Adapun rincian fasilitas peserta dengan anggaran tersebut yaitu ;
- Pelatihan selama 2 hari.
- kamar twin share 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) peserta.
- Menginap selama 4 (empat) hari, 3 (tiga) malam.
- Check in 1 (satu) hari sebelum pelatihan.
- Check Out 1 (satu) hari setelah pelatihan.
- Makan pagi, siang dan malam serta coffe break selama pelatihan.
- Makalah, tas ransel, baju seragam batik, alat tulis, sertifikat pelatihan, kwitansi bermaterai dan foto bersama.
Kepala DPMD3A saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan ia mengatakan bahwa ini sudah izin dari semua unsur, khususnya pak Bupati. Banyak yang kita libatkan yaitu pihak Kejari, Inspektorat dan pihak ketiga,” kata Asnan.
Menyingkapi hal tersebut, Ketua Lembaga KPK Empat Lawang saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sudah menelusuri dugaan korupsi tersebut yang anggarannya hampir Rp 1 Milyar.
“Kami Lembaga KPK sudah menelusuri anggaran Bimtek yang dilakukan oleh Pjs. Kades ke Bandar Lampung, yang diduga ada kongkalingkong tersebut. Karena sudah menelan anggaran hampir Rp 1 Milyar yang diambil dari gaji atau tunjangan Pjs. Kades di Empat Lawang, ditambah biaya tambahan dari perangkat dengan anggaran Rp. 6.000.000/orang, yang diikuti 104 Pjs. Kades ditambah dengan perangkat,” ucap Yulizar.
“Surat konfirmasi dengan Kepala DPMD3A sudah kita masukkan pada Minggu kedua awal bulan ini, sepertinya tidak ada jawaban. Maka kami dari Lembaga KPK akan melaporkan dugaan korupsi anggaran Bimtek tersebut. Saat ini kita sudah melengkapi dokumen, mulai dari nota pembayaran (kwitansi) dan berita acara kegiatan (terlampir),” ucapnya. (Sandri, SE.)
