Padang, Sumbar
Sempat membuat heboh sebelumnya, hari ini puluhan orangtua siswa mendatangi gedung DPRD Kota Padang guna menuntut pencabutan surat edaran (SE) tentang vaksinasi anak yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang.
Hal itu diutarakan massa yang terdiri dari orangtua siswa saat melakukan unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Padang, Senin (14/2/2022).
Selain menuntut pemerintah untuk mencabut edaran itu, para orangtua juga ingin pemerintah tidak mengaitkan vaksinasi anak terhadap hak pendidikan.
Tuntutan lainnya, orangtua siswa ingin pembelajaran tatap muka dilakukan seperti semula, tanpa membeda-bedakan.
“Tolong fasilitasi kami untuk kembali mendapatkan hak-hak anak kami atas pendidikan,” kata salah seorang orangtua siswa saat menyampaikan tuntutannya di halaman gedung DPRD Kota Padang.
Ia mengaku, dalam penerapan SE itu, siswa pernah diusir karena belum divaksinasi. “Ini kan diskriminasi. Kami bukan anti vaksin, pak. Kami hanya memperjuangkan hak atas pendidikan anak,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Padang, Amril Amin saat melakukan audensi dengan orangtua siswa di ruang sidang DPRD Padang mengatakan agar pihaknya diberi waktu untuk menyelesaikan polemik vaksinasi anak tersebut.
“Beri kami waktu dulu dalam dua hari ini, akan kami panggil pihak terkait. Kalau bisa kami akan panggil Walikota Padang,” tutur Amril.
Selain itu terang Amril, nantinya DPRD juga akan mengajak Dinas Kesehatan untuk memberikan keterangan soal vaksinasi anak ini.
“Kita juga akan undang Dinas Kesehatan untuk memberikan pemahaman soal vaksin,” terang Amril.
Disamping itu, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Mastilizal Aye mengatakan, pihaknya akan memproses tuntutan orangtua dengan memanggil kepala Disdikbud.
Mastilizal menambahkan, saat melakukan pertemuan dengan Disdikbud nanti, perwakilan orangtua akan turut diajak untuk terlibat.
“Kita akan cari solusinya, kita akan cari jalan keluarnya,” ucap Mastilizal. (AAP)
