Ende, NTT
Aksi demo penolakan terhadap Omnibus Law yang baru ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah Pusat masih terus terjadi. Aksi penolakan dari mahasiswa juga terjadi di Ende, Kota Pancasila. Mahasiswa yang berasal dari beberapa OKP dan kampus melakukan aksi demo di Kantor DPRD Ende dan Kantor Bupati Ende, Senin (12/10/2020) pagi hingga siang.
Saat aksi demo di Kantor DPRD Ende, mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso, S. Sos dan beberapa anggota lainnya. Hadir pula Kapolres Ende, AKBP. Albertus Andreana dan Dandim 1602 Ende, Letkol Inf. Wirya Arthadiguna. Mahasiswa dipersilakan masuk ke ruang Gabungan Komisi DPRD Ende.
Namun kondisi ruangan yang tidak bisa menampung massa aksi, dialog antara mahasiswa dan DPRD Ende dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD Ende. Saat dialog tersebut, mahasiswa meminta DPRD Ende bersikap tegas secara kelembagaan untuk menolak atau menerima Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan di Jakarta dihadapan Mahasiswa .
Namun, DPRD Ende melalui Ketua Fransiskus Taso menyatakan bahwa, Lembaga DPRD Ende tidak serta merta menyatakan sikap atas tuntutan mahasiswa atau massa aksi. Karena Menurut Feri Taso, Pihaknya harus melakukan kajian dan mendengarkan semua pendapat Fraksi sebelum menyatakan sikap secara kelembagaan.Setelah mendengarkan jawaban Ketua DPRD Ende, massa aksi tetap ngotot agar DPRD Ende menyatakan sikap menerima atau menolak. Dialog terus memanas, Mahasiswa tetap ngotot, dan DPRD Ende tetap pada jawabannya. Massa aksi pun meninggalkan ruang Paripurna DPRD Ende dan melanjutkan aksi demo di Kantor Bupati Ende. Ketua DPRD Ende, Fransiksus Taso, mengatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa tetapi tidak serta merta menyatakan sikap menolak atau menerima.
Menurut Feri, sikap DPRD secara kelembagaan akan disampaikan jika sudah melakukan pembahasan bersama Fraksi-Fraksi di DPRD Ende. Feri Taso juga mengajak perwakilan dari mahasiswa agar membahas bersama dalam waktu satu dua hari ke depan untuk melahirkan rekomendasi bersama dari Ende untuk dikirim ke pusat.
“Di sini ada perwakilan dari beberapa fraksi dan ada juga tim teknisnya di badan legislasi. Maka ini harus dikaji dulu karena kita semua yang ada hari ini juga belum baca seluruh isi undang-undang ini. Mari kita bahas dan kaji bersama untuk menghasilkan satu rekomendasi dari Ende”, ungkap Feri.Terkait dengan aksi mahasiswa yang meninggalkan ruang sidang saat dialog berlangsung, kata Feri, itu hak mereka dan pihaknya tidak berhak melarang atau mencegah.
Dalam Aksi Demo tersebut, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu di Ende menuntut beberapa poin penting diantaranya, Menolak dengan tegas RUU Cipta Kerja, Mendesak DPR RI untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perpu, Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law yang mencederai semangat Reformasi, Mendesak Pemerintah Kabupaten Ende untuk mendesak DPR RI segera publikasikan draf RUU Cipta Kerja, dan
Mendesak DPRD Ende untuk mendukung Judicial Review RUU Cipta Kerja.
Para demonstran mendesak dan meminta kepada DPRD Ende agar bisa mengakomodir ke lima point yang menjadi harapan dan tuntutan mereka.
Pantauan Media Bhayangkara Utama, terlihat Aparat gabungan TNI, Polri serta Pol PP melakukan pengamanan ketat, baik di Gedung DPRD maupun di Kantor Bupati Ende. (Dami Manans)