Warga mendatangi Jasli Harpansyah Ketua Bakorwil Kalimantan Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (Lidik Krimsus RI,red), mereka menyampaikan langsung tentang pembangunan Landscape Kantor Bupati.
Melawi, Kalbar | “kami bingung melihat pembangunan didepan kantor Bupati kenapa drainase nya kok hanya di kerjakan sebelah sedangkan dalam dokumen pelelangan dan kontrak kerja kalau tidak salah ada tiga pekerjaan yaitu Drainase, pemasangan paving dan perataan lahan depan/penggusuran, ini kami melihat kenapa tidak ada paving dan juga untuk drainase dari awal sampai halaman depan kantor bupati semuanya hanya di kerjakan sebelah saja,” heran warga.
“Seharus nya jika memang pekerjaan drainase yang di kerjakan bukan sebelah saja tapi kiri-kanan dan pondasi dasar drainase di cor, tapi ini kami lihat sebelah drainase masih kosong dan masih tanah jika begini menurut kami bukan drainase tetapi ini barau ke mana ya PPK dan PPTK,” ungkap warga.
Menindak lanjuti laporan tersebut Bakorwil LKRI menghubungi dan meminta Elisabet Etarusni selaku Ketua DPP Lidik Krimsus RI Provinsi Kalbar yang ada di Kabupaten Melawi untuk menindak lanjuti laporan warga tersebut dan segera menghubungi Dinas terkait, PPK atas nama Yusuf Pasinggi yang dihubungi via telpon tidak ada jawaban kemudian menghubungi PPTK Erwin bertemu secara langsung Erwin menyampaikan bahwa, “benar di dalam pekerjaan ada tiga di pekerjaan yaitu drainase, paving dan penggusuran dengan pagu dana awal Rp.4.367.185.833,74 tetapi di kontrak pekerjaan sesuai penawaran perusahaan pemenang lelang sudah berkurang jadi tiga miliar lebih sudah banyak pengurangan dan ada addendum sekali atas pekerjaan tersebut,untuk pekerjaan yang dikerjakan yaitu drainase, penggusuran dan rabat beton kelas K225 dengan lebar 10 meter,” terangnya.
Tim LKRI Kabupaten Melawi juga langsung turun kelapangan untuk mengambil sampel foto Kantor Bupati Melawi, juga masih dalam kota mencoba mencari papan plang pekerjaan tetapi tidak di temukan di semua sudut depan dan belakang kantor Bupati.
Bakorwil LKRI Jasli Harpansyah menyampaikan, “melihat kondisi riil di lapangan jika ini di temukan indikasi kecurangan saya akan meminta Pihak DPP LIDIK KRIMSUS untuk segera melaporkan kepada pihak-pihak yang berkompeten (Inspektorat dan KPK turun kelapangan dan akan kami kawal melalui semua media yang sudah kerjasama dengn LKRI),” tegasnya.
“dan menurut saya saat sebuah perusahaan melakukan penawaran sudah jelas hitungan harga per-item pekerjaan jika perusahaan melakukan penawaran terlalu rendah pada saat melakukan penawaran di lelang kan sudah di kaji dan di introgasi apa alasan untuk penggadaan material dan lain-lain sehingga perusahaan tersebut mampu menawarkan dengan nilai terendah dan tentu nya jawaban perusahaan juga sudah mengatakan siap dan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut atas ai-tem pekerjaan dengan tim penyelenggara pelelangan (LPSE Kab.Melawi),” sambung Jasli.
“Tim LPSE saya rasa sudah mengkaji berulang-ulang atas penawaran perusahaan sehingga akhirnya berani mengeluarkan kontrak awal yaitu tanda tangan kesanggupan perusahaan menyelesaikan semua pekerjaan dalam dokumen pelelangan sesuai dengan nilai penawaran dan tidak boleh menghilangkan sub item perkerjaan dalam kontrak, realita nya sebelum sebuah pekerjaan di lelang dari dinas terkait pasti nya juga ada tim perencanaan dan tim perencanaan sudah menghitung dan melihat secara detail untuk sebuah kebutuhan dalam areal pembangunan,” tegasnya.
Di saat pekerjaan sudah berjalan ada addendum yang sampai menghilangkan sub item pekerjaan patut di pertanyakan apa alasan perubahan tersebut. Laporan masyarakat ini dari PH dan ML ini atas pekerjaan Lansdcape Kantor Bupati Melawi dengan pagu dana di kontrak sebesar Rp.3.493.424.833,65 yang di kerjakan CV. Cahaya.
