Purwakarta, Jabar
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi terus mengawal realisasi investasi perusahaan-perusahaan dari Uni Emirat Arab (UEA) di Indonesia.
Salah satunya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung 145 MW di Cirata, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, yang diresmikan melalui acara seremoni, Kamis (17/12/2020) di lokasi proyek tersebut.
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung 145 MW ini merupakan satu di antara 11 kesepakatan bisnis yang dipertukarkan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Abu Dhabi pada bulan Januari 2020 silam.
Duta Besar RI untuk UEA, Husin Bagis menyatakan bahwa KBRI Abu Dhabi akan terus mengawal hasil-hasil positif yang telah dicapai berkat kerja keras kedua perusahaan, kedekatan hubungan kedua pimpinan, serta dukungan seluruh instansi dan lembaga pemerintah yang ada.
“Peresmian proyek senilai 129 juta dollar AS ini merupakan langkah awal. Kami berharap Masdar, selaku investor UEA dan mitra PJB dalam proyek ini, dapat terus melakukan ekspansi dan membangun pembangkit listrik lainnya di Indonesia,” ujar Husin.
Peresmian proyek PLTS Terapung, yang juga ditandai dengan penandatanganan Shareholder Agreement dan prosesi peluncuran floater tersebut, akan menjadi salah satu kick off proses persiapan pembangunan pembangkit listrik di waduk Cirata.
Untuk tahap awal, PT Pembangkit Jawa Bali Solar Masdar Energi akan menempatkan water station untuk mengumpulkan data sebagai persiapan dari proses pembangunan pembangkit.
“Hasil dari listrik akan masuk ke jaringan transmisi PLN yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya terbesar kedua di dunia dan terbesar di Asia Tenggara,” tambah Dubes, Husin.
Keberadaan proyek investasi ini menunjukkan bahwa Indonesia terbuka bagi investor asing dan berkomitmen untuk mengembangkan energi terbarukan yang ada,” jelas pejabat asal Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut.
Hadir dalam seremoni tersebut sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian ESDM, Kemenko Marves, BKPM dan DPR.
