Puluhan Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor yang tergabung dalam Forum Kajian Mahasiswa (FORKAM), mengelar aksi turun ke jalan guna menyampikan aspirasi mereka, aksi digelar di depan mall Boxies 123 di bilangan tajur Bogor Timur, Selasa (14/01/2020)
Bogor | Saat di konfirmasi, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Irwan Kurniawan, membenarkan adanya kegiatan tersebut. Sesuai surat, ada dua tuntutan yang akan dia bawa bersama rekan-rekannya atas kehadiran Mall Boxies 123.
“Diindikasikan Mall Boxies 123 di duga telah melanggar Perda 8/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031 serta Analisis Dampak Lalulintas yang diduga tidak memiliki izin,” katanya kepada Awak media.
Menurut Irwan, massa aksi akan mendatangi lokasi menggunakan sepeda motor. Kemudian melakukan long march dari kantor perbankan yang tak jauh dari mall.
. “Saat ini kita masih kumpul di kampus, nanti akan long march dari Bank Mandiri sampai ke lokasi dengan membawa banner, spanduk dan atribut lainnya,” ungkapnya.
Pantauan di lapangan, mahasiswa sudah mulai mendatangi Mall Boxies 123. Anggota kepolisian dari Polresta Bogor Kota maupun Polsek Bogor Timur telah bersiap di lokasi dan Anggota TNI.
Anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor pun melakukan pengaturan lalu lintas karena tersendat. Sementara aktivitas di dalam mall berlangsung seperti biasa dengan lalu lalang pengunjung yang masuk dan keluar gedung.
Sementara itu Atty Somaddikarya angota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan terkait beroperasinya mall Boxies 123.
“Pada saat komisi 3 sidak GSP di tanyakan, Jalur tajur sebelum ada mall sudah macet apalagi sekarang ada mall ya makin macet, harusnya Pemkot dan Dinas terkait memperhitungkan dampak awal lalu lintas sekitar Tajur, Saya tidak habis pikir kenapa pihak pengelola mall boxies 123 tidak memperhatikan apa yang di tanyakan rekan rekan komisi 3, dan setahu saya salah satu GM mall Boxies bersikap tidak bersahabat saat kami sidak,” ujar Atty.
“Kami sempat pertanyakan hal ini, apakah sesuai aturan yang ada atau belum? Kita tidak menolak investor masuk kota Bogor, tapi bukan berarti investor masuk dengan tidak memperhatikan aspek aspek yang keberpihakan pada masyarakat,” ungkapnya.
(Yati.S / R. Tobing)
