Bhayangkara Utama

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Jakarta pada Rabu, 28 Februari 2024. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Nugraha Gumelar dilansir dari Tempo pada Selasa (27/2/2024).

Jakarta, Bhayangkarautama.com – Nugraha mengatakan, mekanisme pemberian kenaikan pangkat kehormatan ini diajukan dari kementerian terkait ke TNI.

“Selanjutnya TNI mengusulkan ke Presiden,” kata Nugraha.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, tanda kehormatan untuk Prabowo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Ia mengatakan, hal yang sama pernah diterima oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Pandjaitan, hingga Hendropriyono.

“Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan,” kata Dahnil melalui keterangan video.

Prabowo Subianto adalah seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir letnan jenderal atau jenderal bintang tiga. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang ditandatangani oleh Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie pada 20 November 1998.

Dahnil meyakini, pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa kepada Prabowo itu karena kontribusinya untuk kemajuan TNI dan pertahanan Indonesia.

“Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan (pangkat) jenderal penuh,” kata Dahnil.

Dia memastikan Prabowo hadir dalam acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI untuk menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat itu dari Presiden Jokowi.

“Insyaallah besok (Rabu) Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat tersebut di Mabes TNI,” ujar Dahnil.

Dalam susunan acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Prabowo dijadwalkan menerima Keppres Kenaikan Pangkat Kehormatan dari Presiden RI pada pukul 09.40 WIB. Acara itu berlangsung selepas Presiden Jokowi memberi arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri.

Mabes TNI menjadi tuan rumah Rapim TNI-Polri tahun ini yang mengangkat tema “TNI-Polri Siap Wujudkan Pertahanan Keamanan untuk Indonesia Maju”. (***)

Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Sintang melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap petugas PPK Pemilu 2024 di Kabupaten Sintang, Sabtu (24/2/2024) malam.

Sintang, Bhayangkarautama.com – Tak sedikit kasus fatalitas yang disebabkan oleh kelelahan, membuat Kepolisian juga berfokus pada kesehatan PPK di lapangan yang hingga saat ini masih mengemban tugas dalam mensukseskan rangkaian Pemilu 2024.

Pemerikasaan kesehatan ini sendiri merupakan salah satu upaya Kepolisian dalam memastikan kondisi panitia penyelenggara, guna mengantisipasi fatalitas akibat dari kelelahan yang berlebihan.
Kasi Dokkes Ipda Royce Erlando mengatakan, pemeriksaan yang dilaksanakan pihaknya saat ini menjadi salah satu penekanan Kapolres Sintang, guna memastikan kondisi kesehatan baik personel Polri hingga penyelenggara.

Ia menambahkan, pemeriksaan kesehatan menjadi prioritas utama mengingat tingginya intensitas kerja bagi anggota pengamanan dan para panitia pemilu.

“Sesuai perintah bapak Kapolres, pemeriksaan yang dilaksanakan menjadi fokus kami saat ini di Dokkes karena mengingat intensitas kerja yang cukup tinggi, sehingga hal ini sejalan dengan tingkat kelelahan petugas,” pungkasnya.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan melibatkan pengecekan tekanan darah serta pemberian suplemen makanan berupa vitamin kepada petugas PPK.

Pengecekan kesehatan oleh Kepolisian ini menjadi langkah preventif yang krusial, agar para petugas PPK dapat melaksanakan tugas dengan optimal dan sehat. (Abdullah)

Beberapa pekerjaan proyek dibawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Utara 1 dianggap bermasalah, salah satunya tidak sesuai spesifikasi dan kualitas pekerjaan buruk dan diduga telah merugikan uang negara.

Bolmong, Bhayangkarautama.com – Berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pantauan awak media, bahwa proyek BWS irigasi dan rawa, rehabilitasi irigasi Kosinggolan tahap II bermasalah dan tahap III juga hanya jalan ditempat.

Dari informasi yang bisa dipercaya yang tidak mau namanya disebut mengatakan, awalnya proyek rehabilitasi Kosinggolan, terdiri dari 2 paket yaitu tahap II Paket I PDMIP yang dikerjakan oleh CV. Gabygyo dangan anggaran Rp 9.658.436.000 dan tahap 2 paket 2 dengan kontraktor pelaksana PT. Karya Murni Anugerah dengan anggaran Rp 13.951.698.000 juga bermasalah bahkan hanya mencapai 56%.
Sedangkan irigasi rawa, rehabilitasi di kosinggolan TA 2023 tahap III yang dikerjakan Kontraktor PT. Pasifik Nusa Indah dengan anggaran Rp 13.281.420.720, juga bermasalah dan diduga hanya jalan ditempat, sehingga sejumlah masyarakat Bolmog menduga PPK dan Kontraktor sudah main mata sehingga merugikan uang negara.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BWS Sulut Wilayah Bolmog, Ronald Parengkuan, saat mau dikonfirmasi di kantornya sangat sulit ditemui, sehingga diduga Ronald sengaja menghindari wartawan sampai berita ini diterbitkan.

Terkait permasalahan tersebut, masyarakat Bolmong meminta Inspektorat Sulut dan BPK RI, APH turun menghitung kerugian negara yang ditimbulkan pada proyek rehabilitasi irigasi kosinggolan tahun anggaran 2022 dan 2023 yang mangkrak dan dikerjakan asal-asalan oleh pihak kontraktor, dan kurangnya pengawasan oleh PPK Ronald Parengkuan, Senin (26/02/2024).

Ada pun dugaan lain dari Balai BWS Sulut, bahwa banyaknya laporan keluhan lain oleh masyarakat, wartawan dan LSM merasakan betapa sulitnya mengaskes informasi dan data sebab diduga telah diatur oleh Ka. Balai BWS Sulut. (Hendra)

Adanya dugaan protokol Pemkot Sukabumi yang merugikan beberapa pengusaha (CV), yang aset tersebut akan dilelang rumahnya oleh pihak Bank, BPR Bumi Tani dan sekarang Bank tersebut menjadi Supra Danamas.

Sukabumi, Bhayangkarautama.com – Awal mula kerugian tersebut diduga diakibatkan adanya kesepakatan pinjaman perusahaan dan jaminan atas nama (CV), yang dipakai untuk kegiatan Humpro dan sekaligus pengerjaan kegiatan tersebut dilakukan pelaksanaannya oleh pihak Humas dan Protokol (Humpro) Pemkot Sukabumi, Senin (26/2/2024).

Informasi dari beberapa narasumber, memberikan keterangan kepada awak media yang berinisial KW, RN dan NI, DN selaku korban memaparkan, kerugian tersebut rata-rata sebesar Rp.500.000.000. Adapun selaku Kabag bagian Humas dan Protokol yang menjabat pada tahun 2019 berinisial PS, berkomitmen akan menyelesaikan permasalahan tersebut setelah diadakan mediasi dan negosiasi dengan beberapa pihak terkait.

Sempat dikonfirmasi oleh pihak media ke bagian Protokol, Kasubag enggan berikan komentar dan menjawab, “Ada keperluan lain,” ucapnya, pada Rabu (21/2/2024) lalu.

Pada tahun 2020 Kabag Humpro digantikan oleh IM dan baru ada pembayaran cicilan yang cukup signifikan kepada pihak BPR Bumi Tani, dari hutang yang menjadi beban (CV) tersebut.

Pada tahun 2020 Kabag tersebut di gantikan oleh SY dan sempat ada mediasi kembali, sehingga ada kesepakatan untuk mencicil kembali yang saat itu dihadiri dan disaksikan langsung Asda 3, berinisial IK dan Asda 3 membenarkan dan menguatkan bahwa harus secepatnya diselesaikan, jangan sampai turun temurun pada bulan-bulan berikutnya. Saudara SY membayar cicilan sehingga mengurangi beban 20% dan berjanji akan menyelesaikan secepatnya.

Tahun 2022 SY selaku Kabag Humpro digantikan lagi kepada Kabag baru berinisial SS yang menjabat saat ini. Setelah penggantian Kabag baru, pihak ketiga (CV) menemui lagi saudara SY dan menyampaikan sudah merekomendasikan ke saudara SS untuk melanjutkan kembali pembayaran ke pihak BPR atas nama CV.

Kemudian pihak CV pun berdatangan menemui saudara SS . Kabag Humpro pun menjanjikan akan secepatnya menyelesaikan, setelah anggaran keluar akan mencicil dan menjanjikan didalam pertemuan itu.

“Akan tetapi setelah anggaran keluar, saudara SS malah banyak menghindar dan kalaupun ketemu banyak alasan, yang alasannya tidak masuk akal padahal ada perintah dari Kabag sebelumnya untuk diselesaikan,” ucap KW.

Menurut KW, Kabag Humpro susah untuk dihubungi dan ketika pihaknya datang ke kantorpun susah ketemu dengan SS.

“Kalaupun ketemu jawabannya tidak jelas sehingga selama saudara SS menjabat tidak pernah ada pembayaran sepeserpun atau cicilan untuk mengurangi beban para pihak ketiga (CV) ke BPR dan sama sekali tidak ada progres, sehingga menjadi bermasalah kepada kami selaku korban dan sampai saat ini belum ada kejelasan,” ungkapnya. (Lutfi)

Menurut Kapolres Kuansing, AKBP Pangucap Priyo Soegito, SIK, MH melalui Kasat ResNarkoba Polres Kuansing AKP Novris H Simanjuntak, SH, MH operasi ini dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin di sekitar Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi (Kuansing), Provinsi Riau.

Kuansing, Bhayangkarautama.com – Tim Mata Elang melihat sekelompok remaja berkumpul di tepi jalan, tim segera melakukan penggeledahan terhadap organisasi yang mencurigakan dan menemukan barang bukti pada seorang remaja berusia 19 tahun yang berinisial MA,  Sabtu (24/2/2023) sekira pukul 20.00 WIB.

Dari penggeledahan tersebut, Tim Mata Elang menemukan 1 paket plastik hitam berisi daun ganja kering seberat 4.97 gram dan 1 bungkus kertas peper di kotak sepeda motor milik MA. Setelah diinterogasi, MA mengakui mendapatkan paket daun ganja kering tersebut dari seseorang bernama R (DPO) dengan harga Rp. 50.000,” ungkap Kasat ResNarkoba Polres Kuansing AKP Novris H Simanjuntak, SH, MH .

“MA beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kuansing untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil tes urin terhadap MA juga menunjukkan adanya THC, zat psikoaktif yang terkandung dalam ganja,” sebut Kasat

Kasus ini ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penangkapan ini menunjukkan komitmen aparat dalam menindak tindak pidana narkotika di wilayah Kuansing.

Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan dan memastikan penindakan secara menyeluruh atas kasus ini. (Hend)