Aktivis senior yang kerap disapa Bung Nata saat dibincangi di kediamannya di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan sangat prihatin terkait viralnya aksi demo warga yang berada di wilayah Batam. Masih adakah keadilan di negeri ini, rakyat NKRI adalah negara merdeka dari jajahan Belanda selama 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun dihitung keseluruhannya lebih kurang 360 tahun, Rabu (13/09/2023).
Lahat, Sumsel | Sambung dia, diduga hal tersebut kini kembali lagi dirasakan oleh rakyat Pulau Rampang Kota Batam, dimana tanah kelahiran tempat mereka dilahirkan sudah ratusan tahun diduga akan diambil paksa oleh pengusaha asing untuk kepentingan usaha tanpa memikirkan nasib rakyat.
“Ironisnya, pengusaha tersebut diduga menggunakan kekuasaan dan aparat NKRI, ada apa dengan penguasa negeri ini…..? Saya BUNG NATA selaku AKTIVIS KETUA LSM-BAKKIN Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan meminta dan memohon kepada penguasa negeri ini tolong hentikan menyakiti dan menyiksa rakyatmu, ingat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa untuk melindungi rakyat dari ancaman pihak manapun sesuai mandat Pancasila dan Undang – Undang 1945,” ujar Bung Nata.
“Saya Bung Nata Aktivis Kabupaten Lahat selaku rakyat Indonesia betul-betul merasa kecewa atas tindakan pemerintah dan aparat NKRI melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi kepada rakyat Pulau Rampang Kota Batam, demi keutuhan dan kepercayaan rakyat NKRI dari Sabang sampai Marauke kepada pemerintah NKRI saya minta tolong hentikan penindasan dan perampasan Pulau Rampang Kota Batam, tanah kelahiran tempat mereka dilahirkan,” tegasnya.
“Saya khawatir jika hal ini terus terjadi maka tidak menuntup kemungkinan akan terjadi pemberontakan di setiap daerah dan apabila hal tersebut terjadi maka NKRI diduga menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Saya kembali mengingatkan kepada penerima mandat pemimpin negeri ini yang diberikan oleh rakyat NKRI, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negeri ini secara bersama-sama dengan pedoman Pancasila dan Undang – Undang 1945,” harap Bung Nata. (Sandri)
