Sepertinya Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun untuk mengungkap kebenaran tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende yang membagi-bagi proyek kepada oknum-oknum tertentu.
Ende, NTT // Situasi ini diduga kuat pembagian proyek dan uang tersebut untuk menyumpal mulut para oknum-oknum yang biasanya asyik berseliweran menjadi kontrol sosial, namun ujung-ujungnya minta uang dan proyek. Hal itu penyebab pihak dinas melakukan bagi-bagi proyek.
Diduga kongkalikong antara oknum-oknum tersebut dengan penyedia proyek (Dinas P & K) dan juga kontraktor, demi menutupi kebusukan oknum pejabat di dinas tersebut dan meraup keuntungan dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende itu.
Diketahui otak intelektualnya adalah oknum pejabat di dinas tersebut, Kepala Dinas (Kadis), Kepala Bidang (Kabid) dan kaki tangannya yang masih pegawai di dinas tersebut.
Saat Bhayangkara Utama mengkonfirmasi kebenaran tentang bagi-bagi uang dan proyek tersebut, ada oknum dinas mengakui kalau benar telah ada bagi-bagi uang dan proyek. Tentunya disuruh oleh Kepala Dinas untuk membagikan sejumlah proyek kepada oknum yang sudah dicatatnya disebuah list.
“Iya betul, benar ada banyak yang dapat proyek, termasuk Wartawan,” ungkap Staf tersebut, saat Bhayangkara Utama melakukan Investigasi untuk menggali kebenaran tentang dinas itu bagi-bagi uang dan proyek tersebut.
Diyakini pihak Dinas sudah mencatat puluhan nama-nama dalam list daftar sebagai penerima uang atau proyek. Selanjutnya kalau sudah terima proyek, Lalu proyek itu akan diberikan ke kontraktor dan pihak kontraktor membayar kepada oknum tersebut sebesar 10% dari pagu anggaran, padahal proyek belum dikerjakan, yang akibatnya akan mengurangi pagu yang dimungkinkan pengurangan speck bakal dilakukan oleh pihak kontraktor nantinya.
Hal ini diakui salah seorang rekanan atau kontraktor kepada wartawan Bhayangkara Utama. Bahwa benar dirinya mendapat proyek di Dinas P dan K, dibagi oleh salah seorang oknum yang bukan staf di Dinas P dan K.
Praktik seperti ini memunculkan kekhawatiran serius tentang prinsip integritas dan etika dalam Pemerintahan, khususnya untuk Kabupaten Ende. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyerapan APBD, namun kini harus dikotori oleh kelakuan oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini demi menutupi aroma busuk KKN yang diduga telah Terstruktur, Sistematis dan Massif.
Dan peran serta masyarakat ikut menyerukan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam semua tahapan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan untuk mengungkap seluruh fakta terkait dugaan keterlibatan kontraktor dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Mensi Tiwe-red). Dirinya diminta bertanggung jawab akan peristiwa bagi-bagi uang dan proyek yang bersumber dari APBD tersebut. (Tim BU)
